Jumat, 05 Juni 2020 06:59 WIB

Merawat Keragaman Budaya, Melindungi Keanekaragaman Hayati

Reporter :
Kategori : Perspektif

Tradisi Perlon Udunan Masyarakat Adat di Desa Pekuncen, Kab. Banyumas. Dok. Penulis

Oleh: Ali Yansyah Abdurrahim*

Setiap 5 Juni, segenap warga dunia merayakan Hari Lingkungan Hidup [1]. Peringatan ini dilakukan sejak tahun 1974 sebagai pengingat bahwa manusia hidup di sebuah lingkungan bernama planet Bumi. Sebagai bagian dari sistem sosial-ekologi Bumi yang kompleks, manusia berinteraksi membangun relasi dengan berbagai komponen, baik yang berada dalam lingkup sistem sosial maupun sistem ekologi. Apa yang terjadi pada sistem sosial akan berpengaruh pada sistem ekologi; begitu pun sebaliknya [2].



Sejak zaman baheula,  sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, nenek moyang kita di Nusantara membangun komunitas atau masyarakat untuk dapat bekerja sama memenuhi kebutuhan dan penghidupannya. Biasanya pertalian darah serta persamaan tempat tinggal dan tujuan hidup menjadi dasar utama pembentukannya. Bersama komunitasnya, mereka membangun berbagai pranata yang berlandaskan budaya dan pengetahuan yang lahir dari interaksi dengan sistem sosial-ekologinya. Kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut dibangun, ditegakkan, dan dievaluasi secara partisipatif dan adaptif mengikuti dinamika sistem sosial-ekologi yang berkembang di sekitar mereka [3][4].

Tata kelola sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu kelembagaan yang terpenting bagi mereka. Alam dipandang sebagai ibu yang melahirkan dan memberikan ruang hidup dan penghidupan. Alam menjadi pemasok kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Alam juga menjadi sumber pemenuhan hak asasi, yaitu relijiusitas dan kebudayaan; yang kemudian menjadi pandangan (panduan) hidup mereka [5].

Kelembagaan tata kelola SDA tersebut setidaknya mengatur tiga tatanan, yaitu tata wilayah, tata laku, dan tata waktu. Tata wilayah, misalnya, memandu komunitas dalam membagi zona penggunaan/peruntukkan yang biasanya berdasarkan kondisi lahan dan air. Mana yang diperuntukan untuk lahan penghidupan (perburuan, pertanian, peternakan, perikanan, dll); mana yang unuk lahan permukiman, permusyawaratan, dan pergaulan sosial; mana yang untuk peribadatan; dan juga mana yang untuk perlindungan alam. Terhadap wilayah-wilayah tersebut, mereka juga menyusun tata laku dan tata waktu yang disepakati bersama. Ada aturan-aturan khusus yang mengatur perilaku dan waktu khusus ketika mereka beraktivitas di wilayah-wilayah tersebut.

Wilayah perlindungan atau yang dikenal sekarang dengan istilah wilayah konservasi, misalnya, diatur (ditata) sedemikian rupa agar dapat menjamin keberlangsungan kehidupan dan penghidupan. Dengan pengetahuan lokal yang tumbuh bersama alam, mereka biasanya menentukan wilayah-wilayah hutan di kelerengan yang curam dan menjadi sumber mata air sebagai wilayah perlindungan. Sebagian menyebutnya kawasan (hutan) keramat, suci, larangan, atau tutupan. Kawasan ini sifanya tertutup dan terbatas, baik dari sumber daya yang bisa dimanfaatkan maupun akses manusia untuk memasukinya. Di banyak tempat, luas wilayah perlindungan ini seringkali lebih luas dari wilayah peruntukkan lainnya.

Wilayah atau zona perlindungan terkoneksi dan memberikan manfaat bagi zona-zona yang lainnya. Dengan terjaganya sumber mata air, misalnya, pasokan air untuk kebutuhan berpenghidupan, berumah tangga, beribadah, dan bermasyarakat pun terjamin. Hal ini kemudian berkontribusi sifgnifikan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan komunitasnya. Belum lagi dengan kontribusinya untuk kelestarian keanekaragaman hayati secara langsung, misalnya kontribusi dari pengaturan jenis-jenis tumbuhan dan binatang yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan.

Kemudian, sebagai sebuah bagian dari sistem sosial-ekologi Bumi, apa yang terjadi di salah satu komunitas atau masyarakat adat di Nusantara mempengaruhi komunitas-komunitas lainnya, mulai dari yang di sekelillingnya sampai di seluruh dunia. Kondisi kesehatan ekosistem dan kelestarian SDA serta kesejahteraan komunitas tersebut mempengaruhi kondisi komunitas lain dan sistem alam dunia. Kemaampuan penyerapan karbon dan produksi oksigen di satu wilayah komunitas, misalnya, berkontribusi kepada sirkulasi udara dan iklim global serta kesehatan warga dunia.

Pergeseran Paradigma Konservasi Dunia

Uraian kisah dari Nusantara tersebut selaras dengan apa yang terjadi di belahan Bumi lainnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal tradisional yang jumlahnya kurang dari 5 persen dari jumlah populasi penduduk dunia berhasil melindungi 80 persen dari total keanekaragaman hayati dunia. Selain itu, laju deforestrasi di wilayah-wilayah yang terdapat masyarakat adat dan komunitas lokal tradisional ternyata 2-3 kali lebih rendah [6][7]. Mereka terbukti menjadi penjaga alam yang hebat.

Hal ini kemudian membukakan mata para aktor konservasi dan pengelolaan SDA di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sekretariat Convention on Biodiversity (CBD) pada tahun 2004 mengeluarkan pendekatan ekosistem—sebuah panduan pengelolaan SDA terpadu, holisitik, dan partisipatif yang melibatkan peran masyarakat adat dan komunitas lokal tradisional, termasuk unsur budaya dan pengetahuan lokalnya [8]. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan perlindungan alam yang dibuat sebelumnya; yang menegasikan peran komunitas.

Tak lama berselang, pada 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang paripurna  tanggal 13 September 2017 mendeklarasikan pengakuan hak-hak masyarakat adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples) [9]. Hak masyarakat adat untuk mengelola SDA, di antaranya, mencakup (a) hak atas tanah, wilayah, dan SDA; (b) Hak untuk menentukan nasib sendiri serta bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya; (c) Hak atas pengelolaan lahan, wilayah, dan SDA berdasarkan hukum adat dan kearifan tradisional yang berlaku dengan penghormatan terhadap kedaulatan nasional serta memperkuat tujuan konservasi dan pembangunan nasiona; (d) Hak untuk menentukan prioritas dan strategi bagi pengembangan atau pemanfaatan lahan, wilayah atau sumber daya lain, termasuk penerapan asas Pemberitahuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan; (d) Hak atas peningkatan kualitas kehidupan dan mendapatkan keuntungan secara langsung dan adil dari kegiatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, termasuk dari hak kekaayaan intelektual dan pengetahuan tradisional; (f) Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah dan wilayah mereka; (g) Hak untuk memelihara, mengawasi, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional; (h) Hak untuk memutuskan teknologi dan sistem pengelolaan SDA yang akan diterapkan [10].

Di Indonesia, rezim konservasi pun mengalami upaya pergeseran paradigma. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai regulator dan aktor utama konservasi dan pengelolaan SDA di Indonesia mulai menggeser fokus konservasi; tidak hanya pada konservasi keanekaragaman hayati, namun juga pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, mitigasi konflik, dan perlindungan budaya lokal.  Pergeseran ini diawali dengan pengakuan bahwa pola pengelolaan kawasan konservasi pada masa lalu memberikan dampak yang kurang harmonis bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Kurangnya perhatiaan dan pelibatan masyarakat lokal telah menimbulkan kegiatan perambahan dan perburuan liar yang lebih parah;  serta boikot, sabotase, dan kerusakan pada SDA dan keanekaragaman hayati.

Salah satu implementasi pergeseran paradigma adalah dengan melakukan penyesuaian fungsi-fungsi zonasi taman nasional yang mengakomodasi fungsi ruang pada tata guna lahan masyarakat adat yang diatur melalui Permen LHK Nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015: (a) Fungsi lahan sakral dan keramat dalam tata guna lahan masyarakat adat masuk dalam Zona Inti dan Zona Religi, Budaya, Sejarah Zonasi Taman Nasional; (b) fungsi lahan bersejarah masuk dalam Zona Religi, Budaya, Sejarah dan Zona Pemanfaatan; (c) fungsi hutan simpanan atau cadangan masuk Zona Inti; (d) fungsi lahan konservasi adat dan hutan lindung adat masuk Zona Inti dan Zona Rimba; (d) fungsi lahan budidaya dan pemanfaatan SDA masuk Zona Tradisional dan Zona Pemanfaatan; (e) serta fungsi lahan permukiman masuk Zona Khusus dan Zona Tradisional [11].

Pelajaran dari Jambi: Kolaborasi Aturan Adat dan Aturan Konservasi ‘Negara’

Dengan berpatokan pada regulasi terbaru, KLHK melakukan revisi zonasi sebagai respons atas keberatan Orang Rimba Makekal Hulu yang menganggap zonasi Tamana Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) belum mengakomodasi ruang adat mereka. Rangkaian proses revisi, yaitu empat kali dialog, rapat persiapan, survei, pengolahan data, dan konsultasi publik, dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif  sepanjang tahun 2018.

Revisi zona TNBD partisipatif ini berhasil menambah luas ruang adat Orang Rimba. Zona tradisional untuk ruang adat, misalnya, bertambah 500 Ha menjadi 36.810,7 Ha atau 67,20 persen dari total luasan TNBD (lihat Gambar 1). Revisi zona ini juga menghasilkan kesepakatan bersama dalam pengelolaan TNBD dengan memadukan aturan adat dengan aturan negara (lihat Gambar 2).

Gambar 1: Peta Revisi Zona TNBD yang Mengakomodasi Ruang Adat Orang Rimba [11].

 

Langkah Selanjutnya: Masukan untuk Draft Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Dunia Pasca-2020

Menyikap perubahan paradigma yang terus menguat pada pola kolaboratif dan partisipatif, Sekretariat CBD sebagai salah satu pengatur paradigma konservasi dan pengelolaan SDA mencoba membuat “zero draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework” yang dirilis pada 6 Januari 2020 dan didiskusikan pada working group meeting di Kunning, China pada 24-29 Februari 2020 [12]. Dengan menawarkan penggunaan “teori perubahan” serta menyelaraskan pada the Paris Agrement-UNFCCC dan the 2030 Agenda of Sustainable Development, Secretariat CBD menawarkan sebuah draft dan sekaligus meminta masukan dari berbagai pihak.

Gambar 2: Prasasti Kesepakatan Bersama Pengelolaan TNBD antara Aturan Adat dengan Aturan Taman Nasional [11]. 

Melalui tulisan ini dan juga media publikasi lainnya, berdasarkan bukti-bukti empiris yang di antaranya telah diuraikan di atas, penulis meminta dan juga memohon dukungan kepada semua pihak agar the Post-2020 Global Biodiversity Framework semakin memperkuat pengakuan dan perlindungan keanekaragaman budaya dan pengetahuan lokal. Karena dengan keberlangsungan keanekaragaman budaya dan pengetahuan lokal akan tercipta keberlanjutan keanekaragaman hayati global.

 

*Peneliti Ekologi Manusia, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Koordinator PRN Tata Kelola SDA, LIPI (2020-2024). Email: aliy002@lipi.go.id     

 

Referensi:

[1] World Environment Day: driving five decades of environmental action.  https://www.worldenvironmentday.global/about/world-environment-day-driving-five-decades-environmental-action

[2] Marten GG. 2001. Human Ecology: basic concept for Sustainable Development. London: Earthscan.

[3] Usman, Abdurrahim AY, Hakam S. 2019. Komunitas Adat: Anak Putu Bonokeling Bertahan di Era Modernisasi. Jakarta: PT Gading Prima.

[4] Adhuri DS, Ali Yansyah Abdurrahim, Tine Suartina, Riwanto Tirtosudarmo, dan Saiful Hakam. 2015. “Adaptasi dan Resistensi Masyarakat Adat terhadap Modernisasi dan Industrialisasi.” Laporan Penelitian Program Unggulan Ketahanan Sosial LIPI. Jakarta: LIPI

[5] Berkes F. 2000. Rediscovery of Tradiitional Ecological Knowledge as Adaptive Management. Ecological Applications 10 (5): 1251-1262

[6] Raygorordetsky G. 2018. Indigenous peoples defend Earth’s biodiversity-but they’re in danger. https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-/

[7] Swiderska K. 2020. Protecting indigenous cultures is crucial for saving the world’s biodiversity. https://theconversation.com/protecting-indigenous-cultures-is-crucial-for-saving-the-worlds-biodiversity-123716

[8] CBD. 2004. The Ecosystem Approach. Montreal: Secretariat of CBD.

[9] UN. 2007. UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. New York: UN.

[10] WWF Indonesia. 2012. Masyarakat Hukum Adat dan Konservasi: Kertas Posisi WWF Indonesia. Jakarta: WWF Indonesia

[11] Mulyana A, Kosmaryadi N, Hakim N, Suraydi S, Suwito. 2019 Ruang Adaptif Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi. Jakarta: Dirjen KSDAE, KLHK.

[12] CBD. 2020. Zero Draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework. Montreal: Secretariat of CBD.

Keterangan foto: Para perempuan masyarakat adat ‘Anak-Putu Bonokeling’ di Desa Pekuncen, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, berbaris menghantarkan hasil bumi pada Perlon Udunan tahun 2016. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan alam semesta. Setelah selamatan selesai, hasil bumi tersebut dimakan bersama dan dibagikan kepada sesama. (Sumber: dokumen pribadi penulis)


Tag : #Perspektif #Hari Lingkungan Hidup Sedunia #SDA #Konservasi #Masyarakat Adat



Berita Terbaru

  Jelang Pilgub 2020
Selasa, 29 September 2020 15:35 WIB

Mulai Hari ini, Organisasi Keris Siginjai Bergerak untuk Pasangan Cek Endra-Ratu

Berita
  Jelang Pilgub 2020
Selasa, 29 September 2020 15:17 WIB

Ditegur Bawaslu, Mantan Aktivis ini Kritik Cara Berkampanye Paslon Haris-Sani dan CE-Ratu

Berita
  Selasa, 29 September 2020 15:05 WIB

Baru Bebas Asimilasi, Ridwan Kembali Dibekuk Lantaran Bawa Sabu

Berita
  Jelang Pilgub 2020
Selasa, 29 September 2020 15:02 WIB

Dukung Fachrori-Syafril, Ketua Koperasi Petani Karet Jambi Yakin Harga Karet Membaik

Berita
  Selasa, 29 September 2020 15:00 WIB

Badko HMI: Jaga Hak Konstitusi Pilkada Patuhi Protokol Covid-19 Secara Ketat

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.