Minggu, 06 Maret 2022 11:47 WIB

Wajah Buram Pendidikan Tinggi Indonesia

Reporter :
Kategori : Perspektif

reformasi 1998

Oleh: Dhia Al Uyun*

Di tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yang ditangani Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) yang disampaikan dalam Laporan Tahunan KIKA Tahun 2022. Namun kondisi kebebasan akademik memperlihatkan beberapa hal berikut ini:



Pertama, serangan siber dan kuasa otoritarianisme di dunia digital (digital violence).

Serangan siber memang bagian dari pelanggaran HAM, namun dapat mengikis kebebasan akademik manakala dalam realitasnya dalam kasus Jokowi Lips Service, Ma’ruf Amin the King of Silence dan Puan as The Queen of Ghosting sebagai wujud kritik mahasiswa terhadap sistem hukum yang bergeser dari rule of law menjadi rule by law. Catatan mahasiswa  tersebut dilakukan dengan content analysis dengan memanfaatkan publikasi dari media.

Namun, hal tersebut berujung pada pemanggilan mahasiswa oleh rektor dan meretas akun BEM UNNES. Hal ini merupakan pencederaan dari prinsip-prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik. Dalam hal Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

Upaya tersebut dilindungi oleh Pasal 28C UUD NRI 1945 dan pula Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) maupun Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Kedua, penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas negara.

Andrew Rosser mengkritik perubahan status Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berdampak pada peleburan 28 entitas dari  Kementerian  dan Lembaga dari target sebanyak 39 lembaga riset. Institusionalisasi keilmuan semacam ini menimbulkan pergeseran riset ilmiah menjadi riset pesanan.

Di sisi lain peleburan kelembagaan menyisakan permasalahan kepegawaian. Di dalam Monografi KIKA Tahun 2020 disebutkan bahwa kuota 35% menteri menjadi permasalahan utama yang menyebabkan transaksi plagiasi yang dilakukan oleh Rektor UNNES. Hal serupa dengan obral honoris causa yang terjadi di UNNES, UNHAN, dan di UNJ.

Prinsip Kebebasan Akademik adalah menjamin kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik.

1. Pembubaran Pers Mahasiswa

Mahasiswa mengalami pelarangan tindakan kemahasiswaan, pers dilarang melakukan pemberitaan. Catatan kumparan menyebutkan persma di 33 universitas setidaknya mengalami pemukulan 8 kali, ancaman drop out 4 kali, kriminalisasi 4 kali, dan penculikan 3 kali.

Ada juga penyensoran berita, ancaman pembekuan dana, pembubaran aksi, pembekuan organisasi, kekerasan seksual, serta ancaman pembunuhan yang masing-masing tercatat pernah terjadi sebanyak 2 kali. Hal ini melanggar prinsip 1 kebebasan akademik (SPAF).

2. Kriminalisasi terhadap akademisi yang menyuarakan anti-korupsi

Kasus di Universitas Tadulako di Palu dan Universitas Proklamasi Tahun 1945 memakan korban 6 orang dosen yang dikriminalisasi. Dampak positifnya adalah menguatkan wacana tentang konsolidasi dosen dan pentingnya serikat dosen. Meskipun saat ini masih bersifat lokalistik, terdapat di UI, UNPAD dan UP 45. Namun serikat pekerja merupakan sarana perwujudan hak-hak dosen.

Mahasiswa memiliki mekanisme konsolidasi meskipun terpecah menjadi beberapa kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedua kebebasan akademik yang mana Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

3. Kekerasan seksual di perguruan tinggi

Kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan tren yang luar biasa. Dalam catatan Komnas Perempuan peningkatan kasus kekerasan sesual naik 800% di tahun 2021, setidaknya dalam 2 jam, 3 orang perempuan mengalami kekerasan seksual. KIKA membersamai beberapa kawan yang memperjuangkan atau speak up pada kasus kekerasan seksual.

Misalnya di kasus Ponpes Shidiqiyah, Kasus SPI Batu, dan Kasus Udayana. Mereka mengalami kriminalisasi dan serangan atas nama baik kampus. Kecenderungan kasus kekerasan seksual yang melibatkan civitas akademika diselesaikan dengan cara didamaikan dan cenderung diredam dengan alasan tidak ada mekanisme kampus baik di kampus di lingkungan pendidikan tinggi, maupun yang berada di bawah kementerian agama.

Oleh karena itu mekanisme penyelesaian disusun oleh masing-masing kementerian tersebut.

4. Serangan terhadap mahasiswa dan kriminalisasi dalam kasus melawan otoritarianisme negara

Penangkapan mahasiswa, dan peminggiran dosen di lingkungan perguruan tinggi dialami dalam proses pendampingan kasus Omnibus Law. Di Universitas Syiah Kuala di Aceh, di UNNES Semarang dan di Universitas Mulawarman Kalimantan Timur mengancam proses penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam kerangka kebebasan akademik, Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

Di sisi lain, insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dikesampingkan dengan serangan terhadap kesaksian ahli yang dialami Eva, dosen di Universitas Indonesia dan Basuki Wasis, dosen di Institut Pertanian Bogor. 

Di sisi lain, kasus Haris Azhar vs Luhut pengajar STIH Jentera dan Kasus Ubedillah Badrun vs Kaesang di UNJ, menjadi legitimasi kuatnya otoritarisme yang menyalur ke lingkungan pendidikan.

Sejak awal, 2017, KIKA konsisten dalam meruntuhkan dinding-dinding feodalisme dalam lingkungan pendidikan tinggi. Civitas akademika dimaknai adalah dosen dan mahasiswa sebagai pemegang marwah keilmuan di perguruan tinggi. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan menjadi dasar munculnya prinsip-prinsip kebebasan akademik dan mempromosikannya dalam lingkungan perguruan tinggi.

Ekslusivisme dosen yang superior berusaha diruntuhkan dengan tradisi akademis perdebatan ilmiah dan studi literatur. Adagium “Profesor tidak pernah salah” didorong untuk diubah. Di dalam proses pembelajaran siapapun dapat di titik nol. Akademisi sejati dimunculkan dari akal sehat dan kelembutan nurani. Menolak pemikiran akademisi harus netral kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Pola aktivisme dosen dalam kerangka pengabdian, penelitian dan pengajaran tidak selamanya dianggap sebagai jargon yang tidak dapat diubah. Namun sebagai kekuatan yang dapat dipotensialkan di salah satu segi. Pola tersebut tidak dimulai dengan cara-cara pembodohan, ketakutan terhadap nilai, dan free riding. Namun dengan cara-cara rekognisi keilmuan.

Di sisi lain tidak dapat dielakkan bahwa  poor quality of higher education tidak dapat dielakkan sebagaimana disebutkan Higher Education in Indonesia oleh Andrew Rosser. Bukan saja mahasiswa yang dicetak untuk memenuhi pasar kerja, dosen dicetak dalam keseragaman dan pola pendisiplinan yang mengurung kebebasan berpikir. Kasus Saiful Mahdi di Universitas Syiah Kuala dan Kasus Ramsiah di UIN Makasar. Barangkali di kasus-kasus lainnya.

Problem lainnya yang melanda perguruan tinggi di Indonesia memperlihatkan bahwa akreditasi di level universitas merupakan sarana untuk menjadikan Universitas menjadi Badan Hukum Pendidikan, yang berdampak pada peningkatan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Tadulako dan UNNES.

Di sisi lain dalam riset terpisah, plagiasi tidak mendapatkan sanksi sebagaimana seharusnya, kasus Muryanto Amin di USU, kasus Fathurrahman di UNNES, Muhammad Zamrun memperlihatkan plagiasi dengan berbagai cara denialnya yang melibatkan aktor di kementerian dan pemerintahan yang justru melegitimasi ketentuan plagiasi tersebut. Hal ini menimbulkan iklim buruk dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

*Penulis merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tulisan ini disampaikan dalam diskusi KIKA tanggal 17 Februari 2022 pukul 16.00-18.00 WIB Panel bersama Prof. Manneke Budiman, Andrew Rosser dan dimoderatori Kanti Pertiwi.


Tag : #Perspektif #Perguruan Tinggi #Kebebasan Akademik



Berita Terbaru

  Sosok dan Pemikiran
Jumat, 27 Mei 2022 21:00 WIB

Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Buya Syafii Maarif

Perspektif
  Senin, 23 Mei 2022 21:06 WIB

Grand Opening Buy Coffee Diresmikan Gubernur Jambi Al Haris

Bisnis
  Senin, 23 Mei 2022 14:55 WIB

Hari Pertama Kerja, PJ Bupati Henrizal Lanjutkan Program Cek Endra

Berita
  Kamis, 19 Mei 2022 21:50 WIB

Komando Tugas Bersama Dharmasraya Gelar Halal bihalal Bersama Ketua Umum

Berita
  Kamis, 19 Mei 2022 21:40 WIB

Kembali Dharmasraya Raih Prestasi Terbaik Tingkat Nasional

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.