Kamis, 28 November 2019 18:38 WIB

Klarifikasi Rahima Istri Gubernur Terkait Pernyataan Mantan Kepala BKD dan Karo Kesramas

Reporter : Juanda Prayitno
Kategori : Berita Pemerintahan

Foto: istimewa

Kajanglako.com, Jambi - Istri Gubernur Jambi, Rahima Fachrori, akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan miring dirinya yang diungkapkan oleh mantan Kepala BKD dan Karo Kesramas Provinsi Jambi.

Pernyataan mantan Kepala BKD Husairi, 25 November 2019 yang menuai pro-kontra, yang menyebutkan dugaan ajakan Rahima, Istri Gubernur Jambi, untuk melanggar aturan dimuat dalam berita dengan judul "Rahima Diduga Ajak Kolaborasi Kepala BKD Untuk Melanggar Aturan, Husairi: Saya Tidak Mau, Tidak Masalah Saya Dinonjob".



Hampir sama dengan apa yang diungkapkan mantan Karo Kesramas, Amsyarnedi, dalam pernyataannya yang termuat di berita Kajanglako dengan judul "Dinonjob, Karo Kesramas Ungkap Pernah Diintimidasi oleh Istri Gubernur."

Terkait hal ini, kajanglako.com mencoba menghubungi Rahima melalui orang terdekatnya, karena akses yang terbatas untuk bisa bertemu langsung dan memberikan klarifikasi.

Klarifikasi atau hak jawab, disampaikan Rahima, istri Gubernur Jambi, melalui Ketua Tim Keluarga, Miftahul, terkait hal tersebut.

"Kemarin tidak mau jawab, saya tekan di situ, biarkan dulu karena inspektorat masih bekerja terkait temuan BKD dan Karo Kesramas, apa hasil dari situ baru rencana kita buatkan berita," kata Miftahul.

Lanjutnya, pernyataan heboh Kepala BKD dan Karo Kesramas, Miftahul mengatakan itu sebagai tuduhan. "Tuduhan asal-asalan itu, dan nanti kenapa ia dinonjob untuk sementara ini inspektorat lagi bekerja/mengumpulkan data semua," kata Miftahul.

Miftahul selaku tim keluarga Fachrori Umar, menyampaikan pesan agar para ASN di Pemprov Jambi bisa bekerja sungguh-sungguh. "Mari ASN bekerja dengan sungguh-sungguh dan siap ditempatkan di mana saja. Karena memang sudah disumpah," kata Miftahul.

Terkait Nonjob, menurutnya itu hak preogratif Gubernur seusai penilaian kinerja. Selama ini hampir 2 tahun baru dilakukan Gubernur, sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Sebelumnya, Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengatakan, terkait beberapa Kepala OPD yang dinonjob, "memang kita nonjob, ada temuan di inspektorat. Kalau tidak nanti berurusan sama KPK. Kita juga takut, mau tak mau lah," kata Fachrori, usai pelantikan 25 November lalu.

Terpisah, Juru bicara Gubernur Jambi, Johansyah, mengatakan terkait pernyataan Husairi dan Amsyarnedi, ia memastikan bahwa pelantikan sudah sesuai aturan.

"Dari pemerintah sendiri kita sudah melalui proses, sampai terbitnya rekomendari dari KASN. Kalau ada Kepala OPD yang tidak puas silakan ajukan secara resmi," kata Johansyah usai pelantikan. (Kjcom)


Tag : #Pelantikan #PEjabat #Eselon #Rahima



Berita Terbaru

  Minggu, 15 Desember 2019 02:14 WIB

Songsong Pilgub 2020, Lembaga Survei ADRC Sasar Pengguna Smartphone

Berita
  Sosok dan Pemikiran
Sabtu, 14 Desember 2019 08:33 WIB

Soedjatmoko

Ensklopedia
  Jumat, 13 Desember 2019 23:46 WIB

Sidak Limbah PT SGN, Komisi III dan LH Langsung Uji pH

Berita
  Jumat, 13 Desember 2019 23:42 WIB

Ketua Organisasi Jurnalis Bungo Kecam Sikap Arogan Oknum Security RSUD H Hanafie

Berita
  Jumat, 13 Desember 2019 16:46 WIB

Dua Tersangka Korupsi Proyek PLTMH Sebesar 2,6 Milyar Diamankan Polres Sarolangun

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.