Jumat, 13 Desember 2019 16:46 WIB

Dua Tersangka Korupsi Proyek PLTMH Sebesar 2,6 Milyar Diamankan Polres Sarolangun

Reporter : Riadi
Kategori : Berita Hukrim

Foto: Riadi

Kajanglako.com, Sarolangun - Polres Sarolangun merilis tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLMTH) di Desa Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai yang terjadi tahun 2016 lalu, Jumat (13/12) pagi. Kasus ini telah merugikan negara hingga 2,6 miliyar rupiah.

Kapolres Sarolangun AKBP Deny Haryanto mengatakan, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua tersangka dan bakal ditetapkan kembali persangka baru. Kedua tersangka  ditahan di Mapolres Sarolangun, antara lain kuasa pengguna anggaran (KPA) atas nama Masril dan  direktur PT ALEDINO CAHAYA SYAFIRA, Syafri Kamal.



"Kita sudah menetapkan dua tersangka kasus korupsi proyek PLTMH di Kecamatan Batang Asai yang merugikan negara sebesar 2,6 milyar rupiah," jelas Kapolres Sarolangun dalam rilisnya.

Modus yang dilakukan tersangka, kata Kapolres, KPA menawarkan kepada Rafiq paket pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai Kabulaten Sarolangun. Selaku KPA, tersangka membantu Rafiq mendapatkan paket lelang pekerjaan PLTMH dengan menyerahkan dokumen EE (Engine Estimit) paket PLTMH kepada Rafiq pada tanggal 28 Juli 2016.

Tersangka Masril selaku KPA mengetahui Syafri Kamal selaku penyedia jasa menandatangani kontrak proyek PLMTH. Akan tetapi faktanya pekerjaan tersebut dilaksanakan Rafiq tanpa ada surat kuasa Direktur secara resmi yang di akta notariskan.

"Syafril menandatangani kontrak proyek PLTMH, sayangnya proyek dikerjakan Rafiq tanpa ada surat kuasa dari direktur PT ALEDINO CAHAYA SYAFIRA. Sehingga pekerja belum selesai telah dibayar semua dan merugikan negara sebesar 2.6 milyar." jelas Kapolres AKBP Deny Haryanto.

Pasal yang menjerat tersangka adalah pasal 2 atau 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU RI nomor 20 di tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pedana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP  pidana, dengan ancaman  paling lama 20 tahun atau denda 1 milyar rupiah.

Dalam perkara ini, tersangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi dari proyek ESDM Provinsi Jambi dari anggaran Rp 3,3 milyar, dan telah merugikan negara sebesar 2,6 milyar rupiah. (Kjcom)


Tag : #Sarolangun #Korupsi



Berita Terbaru

  Jumat, 07 Agustus 2020 11:37 WIB

Al Haris Resmikan Wisata Edukasi Benuang

Berita
  Jumat, 07 Agustus 2020 00:39 WIB

PJ Sekda Lantik 35 Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Jambi

Inforial
  Jumat, 07 Agustus 2020 00:33 WIB

Rapat Evaluasi Penandatanganan Covid-19, PJ Sekda: Tekan Penambahan Kasus

Berita
  Kamis, 06 Agustus 2020 19:20 WIB

Kelurahan Pasar Sarolangun Gelar Pelatihan Relawan Siaga Bencana Tahun 2020

Berita
  Kamis, 06 Agustus 2020 19:15 WIB

30 Paskibraka Batanghari Dipastikan Gagal Tampil

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.