Jumat, 20 Agustus 2021 10:45 WIB

Daulat Rakyat: 76 Tahun Merdeka dari Belanda, 56 Tahun Dipasung Elite-nya Sendiri

Reporter :
Kategori : Akademia

ilustrasi. berita9.com

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

“Daulat Rakyat” adalah state of the art sebuah perpolitikan (polity), ketika negara dikendalikan oleh warga negaranya, dan warga negara mengatur tingkah laku elite politiknya. “Daulat Rakyat” adalah simbolisasi semua yang ideal tentang demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.



Ketika masih menjadi negeri jajahan, “Daulat Rakyat” oleh Mohamad Hatta telah dijadikan nama koran dari kaum pergerakan yang dipimpinnya. Mohamad Hatta, yang bersama Sukarno memproklamasikan kemerdekaan, adalah  pemimpin politik yang mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan tercapainya kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsanya. 

Setelah kemerdekaan dari penjajahan Belanda dicapai, bagi Mohamad Hatta kedaulatan harus ada di tangan rakyat yang telah memiliki hak sepenuhnya sebagai warga negara. Riwayat hidup Hatta seperti riwayat para pemimpin kaum pergerakan lainnya - Sukarno, Sjahrir, Tan Malaka, Amir Sjarifuddiin - untuk menyebut nama-nama yang menonjol, sering berakhir tragis. Para pemimpin politik yang telah berjuang sejak usia muda untuk memerdekakan bangsanya itu seperti harus mengorbankan dirinya meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan.

Dalam merayakan 76 tahun kemerdekaan majalah Tempo (edisi 16-22 Agustus 2021) memilih menampilkan sosok Hoegeng Iman Santoso, mantan kepala kepolisian yang jika wafat memilih tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam kolom yang ditulisnya untuk mendudukkan sosok Hoegeng dalam perpolitikan di negerinya, Robertus Robet, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, mengemukakan sebuah pengamatan yang sangat menarik. Robertus Robet di awal kolomnya menulis:

"Suatu gejala yang menonjol dalam kebudayaan politik kontemporer Indonesia adalah populisme dangkal disertai kebencian diam-diam kepada elitisme. Budaya populisme dangkal melahirkan elite yang hipokrit: di satu sisi mereka aktif dalam perebutan jabatan, kekayaan, dan sumber daya ekonomi-politik kekuasaan di atasnya; di sisi lain mereka mengembangkan citra merakyat. “ke-bawah”, nasionalistis, dan anti intelektualisme".

Bagi Robet, sosok Hoegeng mewakili tipe elite yang bertolak belakang dari umumnya elite hari ini yang dilahirkan populisme dangkal menjadi kaum hipokrit itu. Hoegeng seperti menjadi “the last Mohicans” dari elite politik yang pernah ada di republik ini:  sederhana, punya integritas, menghargai intelektualitas dan memiliki gaya estetis yang mendahului komitmen politik dan ideologis.

Pengamatan Robet tentang situasi perpolitikan, atau dalam istilahnya kebudayaan politik kontemporer, yang sungguh memprihatinkan ini mendapatkan penegasan dari  Mochtar Pabottingi dalam artikelnya  di Kompas  yang terbit persis ketika 76 tahun kemerdekaan sedang dirayakan (18 Agustus 2021). Pabottingi, mantan peneliti senior LIPI itu, menunjukkan selama 56 tahun yang terjadi justru penghianatan terhadap kemerdekaan oleh elte politik. Menjelang akhir artikelnya yang berjudul “Ke Mana Kita Merdeka”, Mochtar Pabottingi, menulis sebagai berikut:

"Ke mana kita merdeka? Sudah 56 tahun, yaitu sejak Orde Baru, bangsa kita tergiring ke dalam regresi kontinu dari ideal-ideal kemedekaan kita sehingga sudah menjadi tantangan yang menggunung. Namun, pernah beratus tahun bangsa kita dicekoki dan dipaksa percaya bahwa kemerdekaan adalah suatu kemustahilan. Dan bangsa kita bangkit menegasikannya. Kini, sanggupkah kita membalikkan penghianatan itu?".

Pada tanggal 16 Agustus yang baru lalu, sebuah webinar diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI bekerjasama denga Pusat Studi Heritage Nusantara (PSHN) UKSW. Webinar yang merupakan bagian dari seri diskusi bulanan itu mengambil tema “Mengawal Republik: Pilihan Politik, Resiko dan Prospek Masa Depan”, dengan tiga narasumber: Grace Leksana, Manuel Kaisiepo dan Max Lane. Mengikuti presentasi ketiga narasumber dan diskusi yang berlangsung ada beberapa hal yang tersambung dengan apa-apa yang dikemukakan oleh Robertus Robet dan Mochtar Pabottingi.

Grace Leksana, sejarawan dari Universitas Negeri Malang yang menekuni tentang peristiwa 1965 menunjukkan secara meyakinkan bahwa ada dinamika politik lokal yang terpola di masyarakat seputar peristiwa 1965. Apa yang sering dikatakan sebagai konflik horisontal yang mengakibatkan terbunuhnya anggota PKI dan simpatisannya di berbagai daerah mengaburkan fakta adanya pusat komando dan rantai instruksi yang datang dari atas. Sementara itu, Manuel Kaisiepo, seorang  intelektual publik, mengupas khusus problem Papua yang menurut pengamatannya, justru mulai muncul tidak jauh dari tahun 1965.

Manuel Kaisiepo mengatakan bahwa tahun 1963-1969 adalah tahun-tahun yang menentukan bagi masa depan Papua selanjutnya, sampai hari ini. Sebagai contoh, kesepakatan tentang kerjasama mengeksplorasi tambang emas di Freeport, antara Indonesia dengan perusahaan tambang Amerika Serikat ditandatangani tahun 1967 sebelum Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Max Lane, pengamat dan aktifis politik dari Australia menunjukkan bahwa periode 1949-1965 adalah periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Menurut Max dalam periode itu telah berlangsung pertarungan yang menjadi indikasi bahwa rakyat terlibat secara aktif dalam politik melalui berbagai bentuk organisasi. Sayang periode penting dalam proses pembentukan bangsa ini “dihentikan” pada tahun 1965, jadilah bangsa Indonesia “unfinished nation”.

Setelah 1965 apa yang terjadi, menggunakan istilah Pabottingi, adalah penghianatan terhadap kemerdekaan. Reformasi 1998 terbukti tidak cukup untuk menghentikan penghianatan itu. Kebebasan sipil dan politik yang begitu besar setelah reformasi hanya melahirkan elite yang teralienasi dari massanya.  Ujung  proses itu, apa yang terjadi hari ini, mengutip Robet, adalah menggejalanya budaya populisme dangkal yang pada gilirannya melahirkan elite politik yang hipokrit.

Hipokrisi mungkin sebuah oximoron dalam perpolitikan kita saat ini. Lantas dimana peran ilmuwan dan intelektual, atau dalam bahasa Daniel Dhakidae, kaum cendekiawan dalam relasinya dengan dengan kekuasaan, dengan politik? Pada tahun 1971, sebuah koinsidensi atau bukan, lembaga-lembaga yang mewadahi kiprah cendekiawan pasca 1965 bermunculan, beberapa yang menonjol dan tahun ini merayakan usianya yang ke-50, bisa disebutkan: LP3ES, CSIS, YLBHI dan Majalah Mingguan Tempo.

Lima puluh tahun perjalanan lembaga-lembaga ini cukup untuk memberikan penilaian bagaimana tingkat otonomi dan independensi masing-masing lembaga tersebut dalam relasinya dengan kekuasaan.

Tempo beberapa kali mengalami pembredelan karena liputannya yang dianggap terlalu jauh bagi penguasa, dan sampai hari ini bisa dinilai sebagai media mainstraim yang paling independen.  Peran Goenawan Mohamad sebagai pendiri dan penyumbang Catatan Pinggir sampai hari ini, di usianya yang ke-80, mencerminkan posisi intelektual pasca 1965 yang unik karena memadukan sekaligus sikap kritis terhadap kekuasaan, empati terhadap korban 1965 dan percaya pada kebajikan hidup bersama (public virtue).

LP3ES dengan Prisma sebagai jurnal yang menampung pemikiran para akademisi dan intelektual sulit dibantah masih didominasi oleh perspektif yang bersifat teknokratis-developmentalistik. Segelintir intelektual, seperti Farhan Bulkin, Arief Budiman, Adi Sasono, Dawam Rahardjo dan Sritua Arief pernah mencoba mengembangkan perspektif strukturalis sebagai alternatif kritis, namun tetap hanya mampu bermain di pinggiran. Pada suatu masa beberapa intelektual di YLBHI seperti Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Fauzi Abdullah mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai bantuan hukum struktural karena menyadari bahwa persoalan yang dihadapi sesungguhnya bersifat struktural, namun upaya rintisan inipun kemudian hilang seperti tertelan zaman.

CSIS barangkali yang paling konsisten dalam menjalin hubungan erat dengan kekuasaan, siapapun pengusanya.  Perayaan ulang tahun ke-50nya yang dimeriahkan oleh orasi politik Megawati dan Prabowo Subianto, komentar seorang teman, “mempelihatkan kembalinya CSIS ke khitoh-nya”.

Sebuah lembaga yang secara tradisional menjadi tempat berkumpul para akademisi-intelektual adalah kampus, perguruan tinggi, universitas. Bagaimana hubungan para akademisi tradisional ini dengan kekuasaan?

Sulit untuk dibantah bahwa kedudukan para akademisi di universitas, apalagi universitas yang berada di bawah kewenangan pemerintah, umumnya bisa dikatakan harus tunduk kepada kekuasaan. Jika ada akademisi yang kritis pastilah sebuah kekecualian. Seperti halnya akademisi yang berada di perguruan tinggi milik pemerintah, berbagai lembaga akademik seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan anaknya Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan nantinya yang akan tergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan istilah seorang teman, adalah lembaga-lembaga akademik “Pelat Merah”. 

Lembaga-lembaga ini jelas harus mendukung agenda pembangunan pemerintah. Bahkan, seperti ironi, tapi itulah kenyataannya, ketika Ketua AIPI juga bersedia menjabat sebagai staf khusus sebuah kementrian yang bersifat teknis. Power/Knowledge, kata Foucalt memang sebuah keniscayaan. 

Akademisi yang berumah di kampus tidak mungkin bersifat pasif dalam hubungan dengan kekuasaan, mereka menyadari perlunya ikut bermain dalam politik jika tidak ingin ditinggalkan.  Dibentuknya berbagai forum yang berbasis di peguruan tinggi, seperti Forum Rektor dan Forum Guru Besar, bisa dilihat sebagai keinginan berpolitik dari para insan akademik ini.

Daniel Dhakidae, almarhum, akademisi sekaligus intelektual yang sampai akhir hayatnya setia menghidupkan Jurnal Pemikiran Prisma, dalam bukunya Cendekiawan dan Kekuasaan, sempat melihat embrio cendekiawan kritis pada sekelompok anak muda yang di tengah kekuasaan yang represif berani mendirikan sebuah partai yang berideologi kritis-progresif, Partai Rakyat Demokratik (PRD), meskipun kita semua tahu kelompok anak muda inipun akhirnya diberangus dan pecah tercerai-berai.

Budiman Sudjatmiko, Ketua PRD, setelah keluar dari penjara, melanjutkan sekolah ke luar negeri, dan sekarang menggabungkan diri ke PDIP. Pentolan-pentolan PRD yang lain, mungkin sebagian masih berusaha untuk membangun partai kembali, sebagian yang lain mungkin mencari jalannya masing-masing untuk melanjutkan ideologi partai.

Salah satu contoh mantan pentolan PRD yang terus mencari alternatif adalah Coen Husein Pontoh yang bersama teman-temannya mendirikan media online Indo-Progres. Indo-Progres saat ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk lembaga intelektual-aktifis yang terus menyuarakan kritik terhadap establishment, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada dalam diskursus ilmu pengetahuan.

Bentuk dan suara kritis terhadap establishment kekuasaan dan politik bisa ditemukan dalam kelompok-kelompok yang melakukan praksis di lapangan, melalui riset aksi dan pengorganisasian warga masyarakat yang terpinggirkan, seperti yang dilakukan oleh Sandyawan Sumardi dan Bosman Batubara, sekedar menyebut nama mereka sebagai contoh yang sedikit saya ketahui.

Mengutip kembali Mochtar Pabotingi, 56 tahun penghianatan terhadap kemerdekaan bagi saya juga berarti dipasungnya “Daulat Rakyat” selama itu oleh elite-nya sendiri. Mungkin pada akhirnya, benar apa yang dikatakan Mochtar Pabottingi, di akhir artikelnya itu: “Dengan internalisasi dari semua modal yang nilainya tak terperikan itu, imbaunnya pasti bukanlah sanggupkah kita, melainkan bersediakah kita?”.

*Peneliti independen. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com


Tag : #Akademia #Kemerdekaan RI #Peristiwa 1965 #Reformasi #Intelektual #Aktivis #Hipokrasi #Elite



Berita Terbaru

  Kamis, 23 September 2021 19:00 WIB

Masuki Musin Hujan, Pemkab Sarolangun Siaga Bencana Hidrometrologi

Berita
  Vaksinasi Covid-19
Kamis, 23 September 2021 18:49 WIB

Upaya Kegiatan Belajar Tatap Muka, Disdik Sarolangun Ingin Tuntaskan Vaksin Bagi Siswa

Berita
  Kamis, 23 September 2021 17:39 WIB

Pemkab Merangin Raih Anugerah APE 2020 dari Kementerian PPPA RI

Inforial
  Rabu, 22 September 2021 18:51 WIB

Pj Sekda Tanam Replanting Sawit Kemitraan

Inforial
  Vaksinasi Covid-19
Rabu, 22 September 2021 13:03 WIB

70 Ribu Warga Sarolangun Telah di Vaksin

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.