Selasa, 08 Maret 2022 16:20 WIB

Belanda dan De-kolonisasi yang Belum Selesai

Reporter :
Kategori : Akademia

Amsterdam University Press

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Saya baru menyelesaikan revisi sebuah buku yang akan diterbitkan ulang oleh penerbit Springer. Judul buku itu "From colonization to nation state: The political demography of Indonesia". Buku itu telah diterbitkan sebelumnya oleh LIPI Press pada tahun 2013.



Hampir sepuluh tahun telah berlalu membuat isi buku itu sesungguhnya banyak yang harus diperbaharui - sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Pada kesempatan ini bukan menjadi niat saya untuk mengutarakan isi buku itu, namun ada satu kata yang ada dalam judul buku itu yang sering membuat orang salah tafsir, yaitu kata "colonization". Kata "colonization" dalam judul ini tidak sedikit yang mengira kolonisasi Belanda terhadap Indonesia, padahal bukan itu maksudnya.

"Colonization" adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang dalam konteks Indonesia aslinya dalam bahasa Belanda "kolonitatie" yang kemudian diindonesiakan sebagai "kolonisasi" dan sejak kemerdekaan diubah menjadi "transmigrasi". (Belanda: "transmigratie"). Jadi, dalam buku saya "colonization" adalah program pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang padat di Jawa ke berbagai tempat di luar Jawa yang dianggap masih kosong.

Program itu dinamakan kolonisasi karena pemerintah Hindia-Belanda melakukan kolonisasi, dalam arti menguasai wilayah-wilayah di luar Jawa untuk dijadikan tempat pemukiman baru dari Orang Jawa. Kolonisasi yang pertama dilakukan pada tahun 1905 di Gedong Tataan Lampung dengan memindahkan oran-orang yang berasal dari Kedu Jawa Tengah.

Kolonisasi di dalam buku saya bisa diartikan sebagai "internal colonization" karena berlangsung di dalam wilayah sebuah negara. Apa yang ingin saya bicarakan dalam esai ini adalah "colonization" dalam pengertian penjajahan oleh satu bangsa terhadap bangsa yang lain, dalam hal ini yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia.

Masalah kolonisasi oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia ini kembali menghangat dan menjadi pembicaraan publik ketika sebuah rencana penelitian tentang salah satu periode penting dalam proses de-kolonisasi, yaitu antara tahun 1945-1949, hendak diteliti, terutama karena pada periode sejarah itu diduga terjadi tindak kekerasan yang memakan korban cukup besar baik dari pihak Belanda maupun Indonesia.

Seperti telah diketahui, Belanda tidak mengakui bahwa Indonesia telah menjadi negara merdeka setelah Sukarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi itu Indonesia sedang diduduki oleh tentara Jepang dan Belanda telah hengkang meninggalkan Indonesia. Ketika Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris, Belanda yang menjadi bagian dari sekutu menginginkan Indonesia kembali sebagai tanah jajahannya.

Antara tahun 1945 dan 1949 Belanda melakukan agresi militer untuk menguasai Indonesia namun harus berhadapan dengan perlawanan tentara dan laskar rakyat yang tidak mau dijajah kembali. Selama agresi militer inilah terjadi tindak kekerasan yang dinilai diluar batas dan publik Belanda tampaknya tidak ingin kekerasan yang dilakukan ini dibiarkan berlalu begitu saja.

Desakan publik Belanda untuk mengungkap tindak kekerasan militer inilah yang membuat pemerintah Belanda awal 2017 memutuskan membiayai sebuah riset sejarah yang cukup besar. Riset ini mendapatkan perhatian yang besar dari publik Belanda dan meskipun tidak besar, menjadi sorotan juga dari publik Indonesia. Penolakan dan kritik terhadap rencana penelitian sejarah periode 1945-1949 ini dilancarkan baik oleh akademisi dan pegiat sosial di Belanda maupun oleh akademisi dan pejabat pemerintah di Indonesia.

Keberatan yang diajukan terhadap penelitian sejarah yang dipimpin oleh Profesor Gert Oost Indie, mantan Direktur KITLV dan seorang yang ahli tentang sejarah kolonial dan pasca-kolonial ini karena adanya dugaan bahwa hasil penelitian ini akan menghapus dosa-dosa Belanda selama melakukan penjajahan di Indonesia.

Penelitian ini juga dicurigai akan merevisi sejarah kolonisasi Belanda yang ratusan tahun menjadi terfokus hanya pada agresi Belanda antara 1945-1949. Penolakan dari akademisi dan pejabat Indonesia di samping tentu saja didorong oleh semangat nasionalisme pada dasarnya juga didasari oleh kecurigaan bahwa sejarah perang kemerdekaan akan ditulis ulang dari sudut kepentingan Belanda.

Yang menarik, dalam tim penelitian ini sejumlah ahli sejarah yang dipimpin oleh Prof. Bambang Purwanto dari UGM telah sejak awal dilibatkan dan diberi kebebasan untuk menentukan aspek apa yang akan ditelitinya sejauh menyangkut apa yang terjadi dalam periode 1945-1949.

Sejumlah buku telah dan akan dipublikasikan oleh tim penelitian besar yang dilakukan sekitar empat tahun ini yang di pihak Belanda dilakukan oleh tiga lembaga riset yaitu Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV-KNAW), the Netherlands Institute for Military History (NIMH) and the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD-KNAW).

Pada saat ini sebuah buku yang tampaknya merupakan buku babon karena memuat secara rinci latar belakang, metodologi dan temuan-temuan penting dari penelitian in telah terbit dan dapat diakses oleh publik. Buku ini berjudul Beyond The Pale: Dutch  Extreme Violence in the Indonesian War of Independence, 1945-1949. (https://www.aup.nl/en/book/9789048557172/beyond-the-pale). Bagian epilog buku ini ditulis oleh Hilmar Farid. Selain membuat tanggapan kritis secara akademik, Hilmar Farid berusaha untuk memberikan pandangannya dari perpektif Indonesia. Pada Rabu malam 16 Februari 2022 hasil penelitian itu diluncurkan melalui sebuah acara yang rekamannya dapat diakses oleh publik (https://ind45-50.nl/en/results?fbclid=IwAR1LVCF7oHSUR9_MII41KLnwF82UrOZXR9zelCke61UYTqSVEIq_v_BT41o).

Melalui publikasi dan rekaman itulah saya menjadi tahu bahwa kecurigaan mereka yang menduga bahwa penelitian itu bermaksud menulis ulang sejarah de-kolonisasi menurut kepentingan Belanda terbukti keliru. Penelitian itu justru menemukan bukti-bukti yang kuat dari penggunaan kekerasan yang bersifat ekstrim yang mengakibatkan banyaknya korban dari warganegara biasa dari pihak Indonesia.

Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, keesokan harinya, Kamis 17 Februari 2022 secara resmi mengucapkan permintaan maaf kepada Indonesia karena negaranya telah melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim selama periode perang kemerdekaan (1945-1949).

Bagi saya permintaan maaf dari perdana menteri Belanda yang bisa dipastikan dilakukan berdasarkan temuan penelitian yang oleh berbagai pihak dicurigai hanya akan merevisi sejarah de-kolonisasi dan perang kemerdekaan itu, adalah sebuah peristiwa yang agak mengejutkan dan di luar dugaan.

Peristiwa pemintaan maaf ini menurut saya bisa dimaknai dari berbagai sudut. Saya sendiri memaknainya sebagai semacam "kemenangan" dari pihak Belanda dalam sebuah peperangan yang berlangsung di dalam "national psyche" bangsa Belanda sendiri. Dalam dugaan saya sebuah peperangan batin telah lama berkecamuk dalam diri bangsa Belanda berkaitan dengan penjajahan yang telah dilakukan kepada bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratusan tahun itu.

Perdana Menteri Mark Rutte lahir pada 14 Februari 1967 jauh setelah Belanda meninggalkan Indonesia, artinya dia adalah wakil dari generasi yang tidak mengalami atau terlibat dalam proses kolonisasi itu. Keputusannya untuk meminta maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan selama periode 1945-1949 mencerminkan sebuah tindakan berani atas nama bangsa Belanda yang para leluhurnya telah melakukan sebuah tindakan kekerasan kepada bangsa Indonesia. Bagi saya keberaniannya untuk mengakui ada sejarah yang kelam dari bangsanya menunjukkan sebuah kebesaran jiwa dan kedewasaan sebuah bangsa.

Persoalannya, dan ini juga yang banyak menjadi pertanyaan terhadap proyek penelitian sejarah de-kolonisasi ini, mengapa penelitian hanya membatasi diri pada periode 1945-1949 saja. Pembatasan ini di mata para pengritik penelitian ini seperti mengabaikan kolonisasi yang dilakukan ratusan tahun sebelumnya. Memang, sebuah penelitian akademis dimanapun tidak mungkin memiliki kebebasan sepenuhnya.

Pemerintah Belanda yang memberikan dana penelitian tentu memiliki pertimbangannya sendiri mengapa hanya periode 1945-1949 saja yang diteliti dan bukan periode yang lain. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kebebasan akademis di negara se-liberal Belanda pun harus terbentur pada kepentingan-kepentingan negara. Selain tim Belanda, telah dilibatkan tim ahli sejarah Indonesia dalam proyek penelitian ini.

Dalam presentasi tim penelitian UGM yang dipimpin oleh Profesor Bambang Purwanto dan Dr. Abdul Wahid menarik pilihan untuk menggunakan kata kepulauan indonesia atau koloni Belanda dan bukan Indonesia yang dianggap belum ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Juga penggunaan istilah “revolutionary world” yang memiliki makna lebih luas dari de-kolonisasi sebagai tema penelitian yang difokuskan pada peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi pada daerah-daerah tertentu dalam kurun waktu 1945-1949 itu.

Pilihan istilah dan tema yang dilakukan oleh tim UGM ini mencerminkan independensi dan kebebasan dalam memilih perspektif dan tema penelitian, sesuatu yang pantas diapresiasi dari proyek penelitian yang dibiayai pemerintah Belanda ini. Kerjasama penelitian antara sejarawan Indonesia dan Belanda sudah sering dilakukan, namun harus diakui bahwa pilihan periode perang kemerdekaan ini merupakan pilihan tema kerjasama yang cukup sensitif yang memerlukan kedewasaan dan saling mempercayai dan menghargai antara kedua belah pihak.

Sejarah de-kolonisasi dan sejarah revolusi sesungguhnya berusaha untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah yang sama dan terjadi pada kurun waktu yang sama. Kepentingan, pengalaman subyektif dan kemampuan menemukan bukti-bukti sejarah serta perspektif dan tafsir sejarah yang dipakai; akan sangat berpengaruh bagaimana nanti narasi sejarah akan dituliskan.

Sebagai pembaca, sayapun memiliki tafsir saya sendiri berdasarkan segala keterbatasan pengetahuan dan subyektifitas saya sebagai seorang warga negara Indonesia yang merasa terlibat dan ikut merasa memiliki (sense of belonging) bangsa dan negara saya. Dalam tafsir saya, kolonisasi, de-kolonisasi dan revolusi; merupakan konsep-konsep yang maknanya tidak dapat disempitkan pada pengertian tertentu namun harus dibuka kesempatan untuk hadirnya tafsir-tafsir baru yang tidak hanya relevan untuk hari ini tapi terutama untuk masa depan kita sebagai sebuah bangsa.

Kembali pada apa yang saya ungkapkan di awal tulisan ini, kolonisasi juga bisa dimaknai sebagai penguasaan sebuah wilayah untuk dijadikan koloni dari orang-orang yang dipindahkan dari tempat lain ke koloni yang baru ini. Dalam buku saya “From colonization to nation-state: The political demography of Indonesia”, saya menemukan alasan untuk memindahkan penduduk dari negara - kolonisasi oleh pemerintah kolonial dan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia - yang utama justru kepentingan politik, sementara kepentingan demografi dan ekonomi bisa nomor dua.

Kepentingan politik dalam program kolonisasi dan transmigrasi seringkali tidak diungkapkan, yang selalu disebut adalah kepentingan demografis, untuk menyebarkan penduduk dan kepentingan ekonomi, untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah kemerdekaan, kepentingan politik yang ditumpangkan dalam program transmigrasi paling terlihat nyata ketika pemerintah merasa perlu mengirimkan transmigran untuk ditempatkan menjadi pagar betis di Aceh, Papua dan Timor Timur; sebagai bagian dari strategi militer untuk mengepung dan melumpuhkan gerakan bersenjata yang menentang pemerintah nasional.

Setelah Timor Timur merdeka, Aceh berdamai, tinggal Papua yang sampai hari ini masih memiliki gerakan bersenjata yang menentang pemerintah pusat dan menuntut kemedekaan. Sejak reformasi, program transmigrasi sesungguhnya telah kehilangan momentum untuk tetap ada dalam kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat. Tidak sedikit pemerintah daerah, sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2000, menolak daerahnya untuk dijadikan tujuan penempatan transmigrasi. Pemerintah daerah Papua termasuk yang paling keras menolak transmigrasi dengan pertimbangan untuk melindungi penduduknya yang akan semakin tersisih jika harus bersaing dengan transmigran yang telah memiliki keahlian di bidang pertanian.

Masalahnya, meskipun pemerintah tidak lagi mengirimkan transmigran ke Papua, atau ke tempat lain, penduduk di Indonesia telah terbiasa untuk pindah secara spontan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari tempat asal mereka. Meskipun Papua sering dikatakan tidak aman bagi pendatang, migrasi masuk ke Papua tergolong cukup tinggi dibandingkan ke tempat lain. Tentu ini karena kesempatan kerja dan peluang ekonomi masih cukup terbuka di Papua.

Sebagai wilayah yang paling akhir menjadi bagian dari Republik Indonesia, Papua memiliki sejarah de-kolonisasi yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah menjadi bagian Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika di tempat lain terjadi perang kemerdekaan (1945-1949) Papua sepenuhnya masih menjadi wilayah jajahan Belanda.

Ketika melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia, proses de-kolonisasi tidak sepenuhnya berlangsung dengan mulus. Pepera 1969 dapat dikatakan sebagai proses de-kolonisasi yang belum sepenuhnya tuntas. Betapapun kecil jumlah mereka di Papua yang menganggap bahwa Pepera 1969 dilakukan dengan tidak transparan dan bahkan sebagian telah melakukan gerakan bersenjata melawan pemerintah nasional, ini adalah indikasi bahwa proses de-kolonisasi di Papua sesungguhnya memang belum selesai.

Tampaknya tidak ada cara lain bagi bangsa Indonesia jika ingin bergerak maju tanpa beban dan rasa bersalah selain memberikan kesempatan kepada para sejarawan untuk melakukan penelitian sejarah. Penelitian sejarah yang dilakukan dengan bebas dan penuh integritas diharapkan dapat mengungkap kebenaran, apa yang yang sesungguhnya terjadi pada masa lalu itu. Bung Karno sering kita kutip ucapannya, “jangan meninggalkan sejarah”, tentu yang dimaksudkan adalah sejarah yang benar, bukan sejarah yang kita tulis karena itu yang diinginkan oleh sang penguasa. 

*Peneliti independen. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com


Tag : #Akademia #Indonesia #Belanda #Kolonisasi #Penelitian #UGM



Berita Terbaru

  Sosok dan Pemikiran
Minggu, 25 September 2022 20:18 WIB

Azyumardi Azra

Akademia
  Catatan Perjalanan
Selasa, 20 September 2022 19:19 WIB

Merajut Asa di Ruang Belajar Prof. H.A.R. Tilaar

Perspektif
  tokoh dan pemikiran
Senin, 19 September 2022 14:59 WIB

Sumbangan Pemikiran Prof. Azyumardi Azra

Sosok
  tokoh dan pemikiran
Minggu, 18 September 2022 12:10 WIB

Zainoel Biran dalam Ingatan

Akademia
  Kamis, 15 September 2022 15:40 WIB

Bupati Paparkan Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah di Dharmasraya

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.