Sabtu, 23 April 2022 09:34 WIB

Indonesianist

Reporter :
Kategori : Akademia

Dr. Riwanto Tirtosudarmo

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Saya menyadari bahwa sebagian ilmu dan pengetahuan yang saya miliki dalam disiplin ilmu sosial sebagian berasal dari guru-guru dan buku-buku yang berasal dari “Barat”, yang umumnya ditulis dalam bahasa Inggris. Sebagian dari mereka dikenal sebagai Indonesianist. Akhir-akhir ini saya berpikir apakah “kebenaran” dalam ilmu sosial yang berasal dari “Barat” harus selalu diamini.



Saya kira sebagian dari kita akan menjawab tidak, meskipun dalam kenyataan, saya kira masih sulit membantah besarnya dominasi “kebenaran” yang berasal dari “Barat” itu. Monopoli, kolonisasi dan hegemoni dalam produksi pengetahuan ini telah lama menjadi perdebatan dalam ilmu sosial. Di barat sendiri persoalan ini telah mendorong apa yang dikenal sebagai post-colonial studies dan sub-altern studies yang banyak dikembangkan oleh ilmuwan sosial India.

Saya tidak tahu sejak kapan istilah atau kata Indonesianist ini dipakai. Mungkin bersamaan waktunya  dengan berkembangnya apa yang kemudian dinamakan sebagai Area Studies. Area Studies seperti namanya adalah studi-studi tentang sebuah wilayah atau negeri-negeri yang dikembangkan di negara “Barat” karena kebutuhan informasi tentang wilayah dan negeri-negeri yang ada di dalamnya untuk mendukung agenda dan kepentingan ekonomi maupun politik dari negara “Barat” tersebut. Seorang rekan, menduga istilah Indonesianist mungkin berawal ketika George McT Kahin, mulai mendirikan Modern Indonesia Project di Universitas Cornell Amerika Seikat, tahun1950an.

Meskipun dalam banyak hal mungkin berbeda, namun bisa dikatakan bahwa Area Studies merupakan bentuk lain dari apa yang telah banyak dikritik sebelumnya, yaitu orientalisme. Dalam kasus Indonesia, pada masa kolonial, Belanda mengembangkan apa yang dikenal sebagai Indologi kajian-kajian tentang berbagai aspek dari  masyarakat pribumi yang dijajahnya. Di samping tentu saja dilatarbelakangi oleh curiosity akan eksotisme bangsa-bangsa Timur, pengetahuan itu diperlukan untuk memilih strategi yang tepat untuk menaklukkan dan menguasai penduduk yang hendak dijajahnya. Contoh klasik tentang hal ini adalah studi antropologi Snouck Hurgronje untuk menundukkan Orang Aceh yang paling lama dan paling sulit ditaklukkan oleh Belanda.

Belum lama ini seorang teman mengirimkan video rekaman dari Webinar yang diselenggarakan oleh sebuah LSM tentang situasi demokrasi di Indonesia. Dalam acara Webinar itu selain seorang pembicara dari Indonesia diundang dua orang ahli ilmu politik tentang Indonesia dari Belanda dan Australia. Kedua ahli ilmu politik itu bisa disebut sebagai "Indonesianist" karena pengetahuannya yang mendalam tentang politik di Indonesia. Dari presentasi yang diberikan, dengan bahasa Indonesia yang hampir tanpa cela, sebetulnya tidak ada hal yang baru tentang kondisi demokrasi elektoral di Indonesia.

Para Indonesianist dalam lima tahun terakhir ini menyatakan hal yang kurang lebih sama yaitu telah menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia bahkan telah dikatakan dalam kondisi membahayakan karena telah mengingkari apa yang tertulis dalam konstitusi. Menonton rekaman diskusi itu, hal yang menarik lain, adalah begitu dinginnya para pembicara dan moderator itu dalam mengupas demokrasi, seperti tanpa emosi dan engagement, seolah yang dibicarakan melulu sebuah sistem yang tanpa manusia, begitu kering.

Beberapa saat setelah menonton rekaman diskusi itu, saya jadi teringat sebuah buku yang sangat terkenal The Decline of Constitutional Democracy yang ditulis oleh Herbeth Feith awal tahun 1960an. Dalam buku ini Herbeth Feith, seorang ahli ilmu politik, menunjukkan menurunnya demokrasi karena presiden Sukarno membubarkan konstituante yang sedang bersidang untuk membentuk UUD yang baru dan memutuskan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Sukarno bahkan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup.

Diskusi menurunnya kualitas demokrasi yang banyak diamati oleh para Indonesianist dalam lima tahun terakhir ini mengingatkan pada debat yang kemudian terjadi setelah terbitnya buku di atas, antara Herbeth Feith, penulisnya, yang menganggap bahwa telah terjadi penurunan demokrasi  konstitusional menjelang akhir tahun 1950an; dengan pengulas buku itu, Harry Benda yang menilai bahwa Herbeth Feith dalam menilai Indonesia dengan kacamata baratnya berangkat dari pertanyaan yang keliru sehingga kesimpulan analisisnya tentang demokrasi di Indonesia juga kurang tepat.

Harry Benda sebagai seorang ahli sejarah menganggap tidak ada preseden sejarah yang bisa dijadikan penanda bahwa demokrasi telah ada di Indonesia. Ketika tidak ada demokrasi bagaimana kita bisa menilai bahwa demokrasi telah menurun? Debat antara Feith dan Benda, atau lebih tepat kritik Benda terhadap Feith; meskipun berlangsung lebih dari 60 tahun yang lalu, menurut saya masih relevan untuk hari ini. Benda sebagai sejarawan menunjukkan signifikansi dari konteks proses sosial yang panjang dan kesadaran akan perlunya semacam otokritik bahwa penilaian kita terhadap sebuah gejala sosial selalu bersifat parsial dan cenderung mereduksi realitas yang kompleks menjadi sesuatu yang cocok dengan kacamata kita.”Kita” yang dimaksud Benda adalah “Barat”.

Selain itu, apa yang tampaknya menjadi cacat dalam berdemokrasi di negara-negara yang merupakan bekas jajahan negara-negara Eropa, terbukti bukan hanya monopoli negeri-negeri “terbelakang” dan “miskin” itu. How Democracies Die (2018) sebuah buku yang ditulis oleh dua orang ahli Area Studies dari kajian wilayah yang berbeda, Steven Levitsky, ahli Amerika Latin, dan Daniel Ziblatt, ahli Eropa, keduanya dari universitas Harvard, memperlihatkan bahwa kematian demokrasi sebagai satu-satunya sistem politik yang dianggap paling baik, bisa terjadi di negara manapun, bahkan di Amerika Serikat sendiri, ketika pemilunya menghasilkan Donald Trump, seorang pengusaha kaya bukan politisi, menjadi presiden Amerika Serikat. Kasus terpilihnya Donald Trump memperlihatkan betapa cair dan dinamis demokrasi berkembang dan dengan demikian ambiguitas yang selalu melekat dalam dirinya

Sebagai ilmuwan, apalagi dalam ilmu sosial, kacamata yang kita pakai adalah juga hasil dari interaksi kita dengan cara pandang tertentu, perspektif tertentu dan dilandasi oleh konsep dan teori tertentu dari bidang ilmu yang kita dalami. Dalam interaksi itu juga akan terlihat latar belakang sikap seorang ilmuwan sosial, social engagement yang dimiliki dan bagaimana menempatkan dalam akademia, scholarship, dalam memandang negeri dan orang-orangnya yang sedang dikaji; sekedar tangga untuk meniti karir atau bahkan tidak lebih dari rice bowl bagi kenyamanan hidupnya. Setiap kaca mata memiliki keterbatasan sudut pandang dan memang seringkali kita sudah merasa benar dengan pandangan kita yang sesungguhnya dibatasi oleh bingkai atau frame yang ada. Sebutlah sebuah kata sebagai contoh, misalnya illiberal. Pernahkah kita berpikir, sejauh mana kata illiberal punya resonansi dengan kenyataan sosial di Indonesia? Mengenakan kata illiberal terhadap masyarakat Indonesia yang begitu beragam mestinya menimbulkan tanda tanya; untuk kelompok, kelas atau lapisan yang mana, kata itu bisa dikenakan di Indonesia, dan apakah cukup tepat?

Pertanyaan yang lebih mendasar barangkali, adakah atau pernah dan sudah adakah liberalisme dan dengan demikian juga illiberalisme di Indonesia? Dengan ini saya tidak bermaksud membela bahwa Indonesia atau bahkan Asia memiliki nilai sendiri yang berbeda dengan barat, sebagaimana pernah dikemukakan oleh para penggagas dan pembela Asian Value yang dinilai hanya merupakan kedok bagi otoritarianisme. Jika ada yang saya harapkan dari para Indonesianist, yang ternyata juga bisa berasal dari Indonesia sendiri seperti kritik Martin Suryajaya kepada para aktifis dan akademisi Indonesia; adalah semacam sikap rendah hati, mungkin juga otokritik, bahwa Indonesia atau negeri dan wilayah manapun di setiap belahan dunia ini memiliki keragaman dan kompleksitas dan tidak serta merta sebuah istilah atau konsep yang lahir dari sejarah sosial politik belahan dunia tertentu bisa pas untuk dipakai di belahan dunia yang lain, dengan sejarah sosial politiknya sendiri.

Clifford Geertz, seorang ahli antropologi Amerika Serikat terkenal yang meneliti Agama Jawa disebuah kota kecil, “Mojokuto” (Pare) di Jawa Timur, awal tahun 1950an dan menjelang diadakannya pemilu yang pertama (1955) yang dianggap paling demokratis sampai sekarang; suatu saat menulis sebagai berikut: ”…one of the things that everyone knows but not quite think how to demonstrate is that a country’s politics reflect the design of its culture. At one level, the proposition is indubitable - where else could French politics exist but France” (“Afterword” dalam The Politics of Meaning, 1972).

*Peneliti independen. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com


Tag : #akademia #indonesianist #area studies



Berita Terbaru

  Politik dan Kepimimpinan
Senin, 20 Juni 2022 21:45 WIB

Negeri Ini Tidak Kurang Calon Presiden. Membaca Kembali Nasihat Al-Ghazali

Pustaka
  Selasa, 14 Juni 2022 20:22 WIB

Kapolda Sumbar Berikan Pesan Mendalam untuk Para Personel

Berita
  Selasa, 14 Juni 2022 15:45 WIB

Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar Diresmikan

Berita
  Senin, 13 Juni 2022 20:39 WIB

Bupati : Potensi Budaya Lokal Menjadi Peluang Kabupaten Menjadi Maju

Berita
  Senin, 13 Juni 2022 14:01 WIB

Bupati Sentil Keras Kepala OPD yang Belum Produktif dan Profesional

Berita




Berita Bisnis Ragam Zona Inforial Akademia Perspektif Oase Telusur Pustaka Jejak Sosok Ensklopedia Sudut

Profil Sejarah Redaksional Hubungi Kami Pedoman Media Siber Disclaimer

© Copyright 2017. ® www.kajanglako.com All rights reserved.